Menguraikan Proses Perumusan Pancasila

By   August 17, 2013

Menguraikan Proses Perumusan Pancasila – Panutan.com. Pancasila, satu – ketuhanan yang maha esa, dia – kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga – persatuan indonesia, empat – kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan, lima – keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Ya, itulah isi dari pancasila yang sering kita ucapkan di saat upacara bendera di sekolah dulu, hayooo…. siapa yang gak apal? hehehee

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Pada kesempatan kali ini saya akan memposting bagaimana proses perumusan pancasila, yang dilakukan melalui sidang BPUPKI yang berlangsung antara 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei 1945, Mohammad Yamin mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan pidatonya yang berisikan lima asas dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu sebagai berikut.
a. Peri Kebangsaan
b. Peri Kemanusiaan
c. Peri Ketuhanan
d. Peri Kerakyatan
e. Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato, Mohammad Yamin menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan UUD Republik Indonesia yang di dalamnya tercantum rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia, yang rumusannya sebagai berikut.
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kebangsaan Persatuan Indonesia
c. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada sidang BPUPKI yang diselenggarakan pada 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Supomo memperoleh kesempatan untuk menyampaikan buah pikirannya tentang dasar-dasar negara Indonesia, yang rumusannya sebagai berikut.
a. Persatuan
b. Kekeluargaan
c. Keseimbangan lahir dan batin
d. Musyawarah
e. Keadilan rakyat

Pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mendapat kesempatan untuk menyampaikan pidatonya tentang dasar-dasar negara Indonesia
merdeka, yang rumusannya sebagai berikut.
a. Kebangsaan Indonesia
b. Internasionalisme atau perikemanusiaan
c. Mufakat atau demokrasi
d. Kesejahteraan sosial
e. Ketuhanan Yang Maha Esa

Usulan Ir. Soekarno itu diberi nama Pancasila, atas usul seorangahli bahasa. Tanggal 1 Juni 1945 disebut sebagai hari lahirnya istilah Pancasila. Beberapa usulan tersebut kemudian ditampung dan dibahas lagi oleh panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI. Panitia kecil ini disebut Panitia Sembilan. Selanjutnya, pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil meru muskan naskah Rancangan Pembukaan UUD yang dikenal sebagai Piagam Jakarta (Djakarta Charter). Dalam
piagam itu tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut.
a. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya waratan/perwakilan
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, keesokan harinya, yaitu pada 18 Agustus 1945 PPKI (sebagai pengganti BPUPKI) mengadakan sidang. Salah satu putusan yang diambil adalah penyempurnaan rumusan sila pertama dari Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam sidang tersebut, Drs. Mohammad Hatta mengusulkan pengubahan kata-kata setelah ketuhanan, yang semula “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Mohammad Hatta mengusulkan perubahan tersebut karena ada desakan dari tokoh-tokoh Indonesia Timur yang keberatan dengan rumusan yang ada pada Piagam Jakarta. Mereka mengancam akan mengundurkan diri dari negara RI dan membentuk negara jika rumusan tersebut tidak diubah. Perubahan tersebut disetujui oleh semua peserta sidang dengan pertimbangan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian, rumusan Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut. “…maka disusunlah Kemerdekaan Bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Untuk menghindari terjadinya keragaman, baik dalam rumusan, pembacaan maupun dalam pengucapan sila-sila dalam Pancasila, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968 tentang urutan Pancasila sebagai Dasar Negara sebagai berikut.
a. Ketuhanan yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia


Kata kunci mesin pencari:

proses perumusan pancasila (274), menguraikan proses perumusan pancasila sebagai dasar negara (88), proses perumusan pancasila sebagai dasar negara (61), rumusan pancasila (42), perumusan pancasila (33), perumusan pancasila sebagai dasar negara (17), proses perumusan sila sila pancasila (16), yhs-visicom_default (11), Asal usul pancasila serta proses perumusannya (10), yhs-per_001 (10), 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *